Archive for the 'Skripsi Ilmu Pemerintahan' Category

PENGARUH MOTIVASI DAN KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI KANTOR KECAMATAN GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.  Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan tugas dan pekerjaan merupakan suatu kewajiban bagi para pegawai di dalam suatu organisasi, baik dalam organisasi pemerintahan maupun oorganisasi non pemerintahan. Kemudian di dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan tersebut tentunya pasti mempunyai suatu tujuan yang sama yakni mengharapkan suatu hasil pekerjaan dan tugas yang baik serta memuaskan sesuai dengan apa yang ditentukan sebelumnya. Untuk mendapatkan suatu hasil kerja yang baik dan sesuai dengan tujuan organisasi maka setiap pimpinan suatu organisasi dapat dipastikan mempunyai suatu aturan dan ketentuan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan ini di buat dengan maksud agar setiap komponen organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Di dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu adanya suatu faktor yang harus dimiliki oleh para pegawai, yakni semangat kerja. Semangat kerja itu sendiri timbul dan tumbuh dalam diri pegawai yang disebabkan adanya motivasi dari pimpinan dalam arti pimpinan memberi motif atau dorongan kepada pegawai, di mana motif itu sendiri menyangkut pada kebutuhan pegawai, baik kebutuhan batin maupun kebutuhan lahir.

Sadar akan betapa pentingnya pegawai dalam pembangunan sesuai dengan Hakekat Pembangunan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemberian motif oleh pimpinan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan agar tumbuh dan timbul semangat kerja dalam diri pegawai, sebab keberhasilan pegawai sangat tergantung dari motivasi dan kebijakan yang diberikan oleh pimpinan.

Pemberian motif merupakan proses dari motivasi, motivasi itu sendiri merupakan proses pemberian motif (penggerak) kepada para bawahannya sedemikian rupa, sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas.

Sadar akan betapa pentingnya Pegawai Negara, dalam hal ini adalah Pegawai Kantor Kecamatan Gondokusuman dalam pembangunan, maka sangat disayangkan karena pada kenyataannya pemanfaatan tenaga kerja para pegawai selaku sumber daya manusia belum optimal, buktinya banyak terlihat gejala-gejala masalah yang terjadi yang berhubungan dengan semangat kerja pegawai, antara lain :

1.      Banyak terlihat beberapa pegawai justru banyak menganggur daripada menyelesaikan pekerjaannya.

2.      Pada saat jam kerja berlangsung, masih terdapat beberapa orang pegawai yang tidak bekerja sama yaitu melakukan kegiatanyang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan pokok.

3.      Masih adanya beberapa orang pegawai yang terlambat datang ke tempat kerja atau meninggalkan kantor sebelum waktunya.

Penyelenggaraan motivasi oleh Kepala Kantor sangat penting dikaitkan dengan upaya peningkatan semangat kerja pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan Gondokusuman Kotamadya Yogyakarta. Rendahnya motivasi kerja sangat dipengaruhi oleh perhatian pemimpin atau Kepala Kantor terhadap Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), dalam meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk meningkatkan etos kerja pegawai. Sebagaimana diketahui, manfaat terhadap Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat besar bagi upaya menciptakan tujuan organisasi dalam mencapai kesuksesan, yaitu :

1.      Menambah wawasan agar mencapai visi.

2.      Mengembangkan kemampuan agar lebih profesional.

3.      Menanamkan sense of belonging, agar loyal dan punya dedikasi.

4.      Menumbuhkan semangat agar memiliki motivasi.

5.      Meningkatkan etos kerja agar mempunyai komitmen yang tinggi.

Semangat kerja sedikit banyaknya dipengaruhi oleh perilaku pimpinannya. Perilaku pimpinan yang baik, yaitu :

1.      Seorang pimpinan harus selalu berpikir positif, selalu antusias, mampu memahami dan menghargai pihak lain (bawahan), tetap tenang saat dalam situasi sulit atau menegangkan, tetap optimis, tidak mengumpat terhadap bawahan, menjelaskan kesalahannya pada waktu dan tempat yang tepat.

2.      Tidak menunda jawaban atau memberi jawaban yang mengambang.

3.      Memberi perintah dengan gaya minta tolong.

4.      Tidak lupa memberi hadiah atau penghargaan.

Hal tersebut sangat mempengaruhi semangat kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis mencoba menyusun skripsi dengan judul : “Analisis Pengaruh Motivasi dalam Kepemimpinan Camat Terhadap Semangat Kerja Pegawai Kantor Kecamatan Gondokusuman Kotamadya Yogyakarta”.

 

B.   Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat mengambil merumuskan masalah sebagai berikut :

1.        Bagaimanakah motivasi yang diberikan Kepala Kantor Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta dalam meningkatkan semangat kerja pegawai?

2.        Seberapa besar pengaruh motivasi Camat Gondokusuman terhadap semangat kerja pegawai di Kantor Kecamatan Gondokusuman?

 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.   Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini temasuk :

a.  Untuk mengetahui motivasi yang diberikan Kepala Kantor Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta dalam meningkatkan semangat kerja pegawai.

b.  Untuk mengetahui besar pengaruh motivasi Camat Gondokusuman terhadap semangat kerja pegawai di Kantor Kecamatan Gondokusuman.

2.   Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a.  Dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi Kepala Kantor di Kantor Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta.

b.  Dapat berguna bagi semua orang yang berkompeten yang ada kaitannya dengan motivasi semangat kerja.

c.  Untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Sosial dan Politik dengan spesialisasi Studi Ilmu Pemerintahan pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

 

D.   Kerangka Dasar Teori

Di dalam suatu penelitian, teori merupakan hal yang sangat penting sehingga masalah yang akan dibuktikan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan, dengan demikian teori mempunyai peranan yang sangat penting sebagai landasan di dalam penelitian. Sebelum membahas lebih lanjut tentang teori ini, ada baiknya memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teori itu. Berikut ini akan penyusun sajikan beberapa pendapat ahli :

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi mengemukakan pendapatnya mengenai teori, yaitu : “Serangkaian asumsi, kontrak, definisi dan preposisi untuk

 

 

menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis hubungan antara konsep”.[1]

Pengertian teori menurut Koentjaraningrat adalah :

“Teori adalah merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat”.[2]

 

Dengan adanya pendapat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa teori adalah segugus konsep, definisi dan proposisi yang mengandung suatu pengertian atau dengan kata lain teori digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan berbagai konsekuensi logis dari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Dari uraian tersebut maka untuk mengangkat masalah tersebut penyusun menggunakan exchange teori atau pertukaran yang diungkapkan oleh George Haman dan teori behavioral sociology. Untuk lebih jelasnya penyusun akan menerangkan terlebih dahulu teori yang pertama yaitu teori exchange. Teori ini memusatkan perhatian dengan menggunakan arti atau nilai terhadap aktor. Makin bernilai bagi seseorang sesuatu tingkah laku orang lain yang ditujukan kepadanya, makin besar kemungkinan atau makin sering ia akan mengulangi tingkah laku itu.

Pertukaran kembali itu (re-exchange) tertentu berlaku terhadap kedua belah pihak. Makin diragukan seseorang dengan hubungannya orang lain makin besar kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosi, misalnya marah dan tidak mengulangi lagi. Makin tinggi ganjaran/reward yang diperoleh atau yang akan diperoleh makin besar kemungkinan tingkah laku akan dapat diulang. Demikian juga sebaliknya, makin tinggi biaya atau ancaman hukuman (punishment) yang akan diperoleh makin kecil kemungkinan tingkah laku yang serupa akan diulang.[3]

Sedangkan teori yang kedua yaitu behavioral sociology. Teori ini memusatkan perhartiannya kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang diperlukan sebagai variabel independen. Akibat dari tingkah laku ini yang terjadi di masa lalu mempengaruhi tingkah laku yang terjadi dimasa sekarang. Sesuatu ganjaran yang tak membawa pengaruh terhadap aktor tidak akan diulang.[4]

Teori tersebut dipakai karena dianggap cocok dengan masalah yang diteliti yaitu tentang motivasi kerja oleh Kepala kantor dalam meningkatkan semangat kerja pegawai, karena apabila motivasi yang diberikan oleh Kepala Kantor itu baik, maka semangat kerja pegawai akan semakin tinggi dan hal tersebut akan diulang oleh orang lain.

Selanjutnya untuk memperjelas pemecahan masalah yang akan dilakukan, maka peneliti terlebih dahulu menguraikan batasan-batasan dari masalah, sehingga teori yang ditetapkan ssuai dengan masalah yang akan dipecahkan.

1.   Pengertian Kebijakan (Policy)

Kebijakan (policy) menurut Hoogerwerf adalah :

“Kebijakan (policy) adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah melalui cara tertentu yaitu dengan tindakan-tindakan yang terarah”.[5]

 

Pendapat lain menyatakan bahwa policy adalah apa yang dikatakan dan dilakukan oleh pemerintah mengenai problem yang nampak. Hein dan Eulauk menyatakan :

Policy adalah suatu keputusan yang tetap yang ditandai dengan adanya perhubungan dan keberulangan pada bagian-bagian dari keduanya yang membuat tunduk padanya”.[6]

 

Sedangkan Carl J. Friedrick, mengatakan :

 Policy adalah sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.[7]

 

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan harus mengabdi pada kepentingan masyarakat banyak, maka kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

a.   Proses Kebijakan

Menurut Irfan Islamy proses kebijakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1)  Perumusan Masalah Kebijakan Negara

Tidak semua masalah dalam masyarakat bisa menjadi public problem, disebut public problem apabila masalah tersebut tidak dapat diatasi secara privat. Untuk menjadi policy problem (masalah kebijakan), suatu public problem perlu diperjuangkan untuk bisa ditanggapi oleh pembuat kebijakan.

2)  Penyusunan Agenda Pemerintah

Agenda Pemerintah adalah serangkaian hal-hal yang secara tegas membutuhkan pertimbangan aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah.

Agenda pemerintah terdiri dari 2 macam, yaitu :

a)  Old Item

Masalah yang sudah lama atau tua.

b)  New Item

Masalah yang baru-baru ini timbul.

3)  Perumusan Usulan Kebijakan Negara

Merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah, serangkaian tindakan tersebut meliputi :

a)     Identifikasi alternatif

b)     Merumuskan alternatif

c)     Menilai alternatif

d)     Memilih alternatif

4)  Pengesahan Kebijakan Negara

Hakekat pengesahan atau legitimasi adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama atas dasar prinsip dan ukuran umum.

5)  Pelaksanaan Kebijakan Negara

Ada dua cara dalam pelaksanan kebijakan ini :

a)  Self Executing

Dalam hal ini kebijakan terlaksana dengan sendirinya begitu disahkan.

b)  Non Self Executing

Tidak hanya berhenti pada saat ditetapkan tetapi perlu tindakan kebijakan.[8]

Menurut Drs. Oberlin Silalahi ada tiga tindakan penting dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu :

a) Interprestasi,[9] merupakan aktivitas yang menterjemahkan program-program ke dalam peraturan yang dapat diterima dan dijalankan.

b)  Organisasi, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam dampak.

c)  Aplikasi berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lain.

6)  Penilaian Kebijakan Negara

a)     Isi kebijakan, evaluasi terhadap kebijakan ini dilakukan sebelum kebijakan dilaksanakan. Evaluasi ini dilakukan terhadap bentuk dan materi kebijakan.

b)     Pelaksanaan

c)     Dampak kebijakan


 

[1]Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta, 1987.

 

[2]Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1989.

 

[3] George Ritzer, 1980, hal. 93.

 

[4] Ibid., hal. 86.

 

[5] Hoogerwerf, Ilmu Pemerintahan, Jakarta, 1983, hal. 4.

 

[6] Charles O. Joones, Pengantar Kebijakan Publik, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hal. 26.

 

[7] Affan Ghafar, Policy Process And Formulation, Modul I Program MPA, Universitas 17Agustus 1945, Surabaya, hal. 6.

 

[8] Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hal. 77-119.

 

[9] Oberlin Silalahi, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara, Liberty, Yogyakarta, 1989.


Halaman

Blog Stats

  • 135,574 hits

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.