STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN UNTUK PENGEMBANGAN KABUPATEN SARMI

STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN UNTUK PENGEMBANGAN KABUPATEN SARMI

 

A.  Latar Belakang Masalah

Sarmi adalah wilayah otonom di Provinsi Papua. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Jayapura. Dasar hukum pembentukan Kabupaten Sarmi adalah UU No. 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua. Undang-undang ini dikeluarkan pada tanggal 12 November 2002. Sebelumnya, Sarmi merupakan salah satu distrik, setingkat kecamatan, di Kabupaten Jayapura.

Pertimbangan ditingkatkannya status Distrik Sarmi menjadi kabupaten adalah untuk memacu kemajuan Provinsi Papua pada umumnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang menginginkan ditingkatkannya status Distrik Sarmi menjadi kabupaten. Peningkatan status ini juga dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah Sarmi mencakup delapan distrik yang meliputi wilayah seluas 35.587 kilometer persegi. Luasnya hampir 58 persen dari luas Jayapura sebelum dimekarkan. Dalam wilayah yang sangat luas ini infrastruktur jalan darat masih sangat minim. Hal ini mempersulit pengangkutan barang dari dan ke Kabupaten Sarmi.

Menghadapi kendala tidak tersedianya jalan darat, maka sarana transportasi yang menjadi andalan penduduk untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari adalah transportasi udara. Karena itu, tidak mengherankan di kabupaten ini, menurut data Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, terdapat 31 lapangan udara. Lapangan udara yang ada ini hanya Lapangan Udara Sarmi yang berlandasan aspal, sisanya cukup berlandasan rumput. Lapangan udara yang hanya berlandaskan rumput hanya bisa didarati pesawat jenis twin otter yang merupakan pesawat hampir serupa dengan teknologi helikopter. Sulitnya menembus wilayah Sarmi lewat darat membuat ongkos angkut barang menjadi sangat mahal.

Kebutuhan pokok sehari-hari penduduk Sarmi masih didatangkan dari Jayapura. Namun, karena minimnya infrastruktur jalan darat, komoditas tersebut diangkut dengan kapal laut. Perjalanan dari Jayapura memakan waktu 18 hingga 24 jam. Sarmi memang masih terpencil. Ketersediaan jalan darat menjadi kendala yang serius. Hampir 80 persen jaringan antardistrik tidak tersambung satu sama lain. Hubungan antarjalan yang ada dan tersedia adalah jalan-jalan setapak yang masih tradisional dan tidak dapat dilalui kendaraan bermotor.

Minimnya infrastruktur jalan darat juga membuat biaya penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sarmi juga menjadi tinggi. Pelaksanaan tugas operasional para pegawai pemerintahan hanya dapat dilakukan dengan cepat jika menggunakan jalur udara. Padahal untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibutuhkan koordinasi antar daerah yang satu dengan yang lain. Di lain pihak sarana telekomunikasi belum memadai. Komunikasi antardistrik masih menggunakan single side band (SSB), sedangkan komunikasi menggunakan surat-menyurat bisa memakan waktu berhari-hari. Oleh karena itulah untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, maka mau tidak mau dilakukan menggunakan jalur udara.

Walaupun jalan darat masih sangat minim, namun pembangunan jalan darat di Kabupaten Sarmi tidak dapat dilakukan secara besar-besaran. Hal ini dikarenakan bentang alam yang terdiri dari gunung-gunung yang tinggi dan lembah-lembah yang sangat dalam merupakan kendala yang tidak mudah untuk dilewati. Selain itu kendala terbesar adalah tidak tersedianya sumber dana yang memadai untuk melaksanakan pembangunan jalan darat yang membutuhkan biaya yang sangat besar.

Dalam kenyataannya keberadaan empat perusahaan hak pengusahaan hutan yang diusahakan oleh pemodal dari Indonesia, Malaysia, Korea, dan Singapura sekarang ini sangat membantu dalam pembangunan jalan darat di Kabupaten Sarmi. Kayu gelondongan dari perusahaan ini dikirim ke Surabaya, China, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Korea. Untuk itu dibutuhkan sarana jalan darat. Oleh karena itulah perusahaan-perusahaan ini melakukan pembangunan jalan darat yang sebenarnya ditujukan untuk membantu kelancaran usahanya. Akan tetapi dengan adanya pembangunan jalan ini, penduduk sekitar yang dilewati jalan itu juga dapat memanfaatkannya untuk memperlancar mobilitas mereka.

Kabupaten yang dilewati 14 sungai ini, dengan Sungai Mamberamo yang merupakan terbesar kedua di Indonesia setelah Sungai Musi, mengharapkan datangnya investor yang mampu membuka lapangan kerja guna perbaikan ekonomi penduduk. Lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kelautan belum diolah, bahkan boleh dibilang belum tersentuh pengelolaan modern.

Modal pengharapan mereka bukannya tanpa dasar. Setidaknya di dalam perut bumi Sarmi terdapat bijih besi yang bisa menghasilkan 60.000 ton pasir besi setiap bulan. Pemodal gabungan dari Indonesia, Singapura, Thailand, dan Myanmar kini serius menambang kekayaan alam yang membentang sepanjang 95 kilometer dari Mamberamo hingga Bonggo ini. Menurut perkiraan perusahaan-perusahaan itu, pertambangan bijih besi ini akan mampu menyerap sekitar 15.000 tenaga kerja.

Selain kekayaan alam bijih besi, menurut survei dari Kanada, di Distrik Pantai Barat, Pantai Timur, dan Mamberamo Hilir terdapat kandungan minyak bumi. Seperti diketahui minyak bumi merupakan salah satu bahan tambang yang sangat besar sumbangannya bagi pembangunan beberapa provinsi di Indonesia yang kaya akan minyak bumi. Sebagai contoh provinsi Kalimantan Timur yang sangat kaya akan minyak bumi. Provinsi ini mempunyai tingkat kemajuan pembangunan yang lebih pesat bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di wilayah Indonesia Bagian Timur. Pendapat per kapita penduduknya juga sangat besar. Oleh karena itu adanya potensi minyak bumi di Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi merupakan salah satu kekayaan alam yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya yang saat ini masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan.

Laut yang bersinggungan dengan enam dari delapan distrik di Sarmi juga menyimpan kekayaan tersendiri. Sayangnya, ikan-ikan di sana masih sering dicuri oleh nelayan-nelayan asing yang mempunyai peralatan modern, sedangkan nelayan-nelayan lokal masih mengandalkan peralatan tradisional.

Pengembangan Kabupaten Sarmi masih sangat diperlukan. Segala potensi yang dimiliki Sarmi tidak akan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya jika tidak ada infrastruktur jalan darat yang memadai. Mahalnya biaya transportasi membuat biaya hidup di segala bidang menjadi tinggi, padahal kesejahteraan masyarakat Sarmi masih tergolong rendah. Demikian juga sektor perdagangan, pertanian, pendidikan, dan lain-lain, tidak akan dapat berkembang dengan baik jika Sarmi tidak memiliki infrastruktur jalan darat.

Dalam hal ini Kabupaten Sarmi memang memiliki 14 buah sungai yang sekarang ini sudah dijadikan salah satu media transportasi air, akan tetapi letak-letak pusat penambangan, perdagangan, pendidikan, dan kegiatan-kegiatan lainnya, banyak yang tidak dpat dicapai lewat jalan air. Selain itu banyak di antara sungai-sungai itu tidak dapat dilabuhi kapal besar, karena sungainya hanya dangkal. Oleh karena itu, alternatif jalan darat tetap merupakan pilihan yang paling tepat untuk membuka keterisoliran Kabupaten Sarmi dan sekaligus mengembangkan potensi yang dimiliki darah tersebut.

Selama ini jalan darat yang ada di Kabupaten Sarmi masih belum memadai, baik ditinjau dari segi kualitas jalan maupun panjang jalan. Hal ini menghambat pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Sarmi. Karena adanya hambatan tidak adanya infrastruktur jalan membuat penduduk Kabupaten Sarmi banyak yang berada di bawah garis kemiskinan, padahal Kabupaten Sarmi memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Hal ini menjadikan pembangunan jalan darat di Kabupaten Sarmi menjadi semakin penting.

Dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarmi diketahui perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Sarmi adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel I.1

Jumlah Penduduk di Kabupaten Sarmi

 

No

Tahun

Jumlah

1

2002

19.038

2

2003

22.214

3

2004

27.042

4

2005

28.118

5

2006

29.640

Sumber: BPS Kabupaten Sarmi, Sarmi dalam Angka, 2004.

 

Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Sarmi, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sarmi terus meningkat setiap tahunnya. Namun hal ini tidak diikuti peningkatan kesejahteraan, sehingga masih banyak penduduk Kabupaten Sarmi yang menderita karena berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada belum optimal, dikarenakan belum terjangkaunya lokasi sumber daya alam oleh jalan darat.

Berdasarkan data statistik Kabupaten Sarmi tahun 2004 diketahui panjang jalan di Kabupaten Sarmi menurut jenisnya adalah sebagai berikut:

 

 

Tabel I.2

Panjang Jalan di Kabupaten Sarmi Dirinci Menurut Jenis Permukaan, Kondisi dan Kelas Jalan akhir Tahun 2004 (km)

 

Jenis Permukaan

2000

2001

2002

2003

2004

1. Diaspal

2. Kerikil

3. Tanah

4. Tidak dirinci

85,52

3,40

167,89

90,77

3,40

185,30

93,63

3,40

192,64

98,34

3,40

195,65

98,34

5,00

200,39

Jumlah

256,81

279,47

289,67

297,39

300,73

Sumber: BPS Kabupaten Sarmi, Sarmi dalam Angka, 2004.

 

Berdasarkan data panjang jalan yang hanya sebesar 300,73 km, dapat dihitung perbandingan antara infrastruktur jalan yang dimiliki Kabupaten Sarmi dengan luas keseluruhan Sarmi sebesar 35.587 kilometer persegi, yaitu hanya sebesar 0,0085 atau 0,85%. Dengan demikian infrastruktur jalan yang dimiliki Kabupaten Sarmi bahkan belum mencapai 1% dari luas wilayahnya secara keseluruhan. Masyarakat berharap tahun 2004 bakal terwujud jalan Jayapura-Sarmi sepanjang 360 kilometer meskipun baru berupa jalan tanah yang dikeraskan.

Berdasarkan data panjang jalan yang ada dan kekayaan alam Sarmi yang sangat potensial untuk dikembangkan, dapat diketahui  bahwa strategi pembangunan jalan darat di Kabupaten Sarmi sangat diperlukan. Berkaitan dengan itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pengembangan Kabupaten Sarmi dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur jalan darat dan menuliskan hasilnya dalam tesis berjudul:

STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN UNTUK PENGEMBANGAN KABUPATEN SARMI

 

B.  Rumusan Masalah

Kabupaten Sarmi memiliki bentang alam yang sangat sulit, yaitu ditandai dengan banyaknya gunung dan rawa yang harus dilewati dalam pembangunan jalan darat. Selain itu banyak daerah yang terpisah oleh jurang-jurang yang sangat dalam. Akibatnya untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan darat dibutuhkan biaya yang besar dan sumber daya manusia yang handal.

Berdasarkan permasalaha tersebut di atas, dalam penelitian ini, masalah yang akan diteliti adalah :

Bagaimana strategi pembangunan infrastruktur jalan untuk pengembangan Kabupaten Sarmi?

 

C.  Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

  1. Untuk mengetahui kendala dalam pembangunan infrastruktur jalan darat di Kabupaten Sarmi.
  2. Untuk mengetahui strategi pembangunan infrastruktur jalan untuk pengembangan Kabupaten Sarmi.

 

 

D.  Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi:

  1. Pemerintah Kabupaten Sarmi

Sebagai    masukan    dan    bahan  pertimbangan   dalam   rangka

merumuskan strategi pembangunan infrastruktur jalan darat dalam rangka pengembangan Kabupaten Sarmi.

  1. Masyarakat Kabupaten Sarmi

Apabila infrastruktur jalan darat benar-benar direalisasi dan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Sarmi, maka  akan meningkatkan segala segi kehidupan masyarakat di Kabupaten Sarmi, antara lain di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, perdagangan, dan bidang-bidang lainnya.

 

E.  Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini sistematika penulisan yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat uraian mengenai hal-hal yang bersifat umum yang mengantarkan kepada penemuan masalah yang dihadapi di lapangan.

Bab II Tinjauan Pustaka, memuat teori-teori yang akan digunakan guna membahas masalah yang ditemukan di lapangan. Bab III Metode Penelitian, menguraikan tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian serta cara menganalisis data yang diperoleh tersebut guna mendapatkan suatu kesimpulan yang valid.

Bab IV Analisis Data, menguraikan tentang temuan data yang diperoleh di lapangan, serta analisis dan pembahasannya dengan menggunakan teori yang telah dipilih dan metode analisis yang telah ditentukan.

Bab V yang merupakan Bab Penutup menguraikan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan serta implikasi  kebijakan yang dapat dipertimbangkan Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam meningkatkan pengembangan potensi Kabupaten Sarmi.

 

F.  Kerangka Berpikir

1.  Definisi Pembangunan

Setiap orang bisa mengartikan istilah pembangunan secara berbeda sesuai dengan seleranya sendiri, sehingga pada akhirnya definisi tentang pembangunan pun sedemikian banyak dan berbeda satu sama lain.

Menurut pengertian akademis, istilah pembangunan (development) secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional–yang kondisi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu cukup lama-untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan atas pendapatan nasional bruto atau GNP (Gross National Product)-nya pada tingkat tertentu atau bahkan lebih tinggi lagi, jika hal itu memungkinkan. Ukuran lain yang mirip dengan GNP adalah GDP (Gross Domestik Product). Indeks ekonomi lainnya yang juga sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (income per capita) atau GNP per kapita. Indeks ini pada dasarnya mengukur kemampuan suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat dari tingkat pertumbuhan penduduknya. Tingkat dan laju pertumbuhan GNP per kapita “riil” (yakni sama dengan pertumbuhan GNP per kapita dalam satuan moneter dikurangi dengan tingkat inflasi) merupakan tolok ukur ekonomis yang paling sering digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan ekonomis suatu negara. Berdasarkan tolok ukur tersebut, akan memungkinkan untuk mengetahui seberapa banyak barang-barang dan jasa-jasa riil yang tersedia bagi rata-rata penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi.

Pembangunan ekonomi pada masa lampau juga sering diukur berdasarkan tingkat kemajuan struktur produksi dan penyerapan sumber daya (employment) yang diupayakan secara terencana. Biasanya dalam proses tersebut peranan sektor pertanian akan menurun untuk memberi kesempatan bagi tampilnya sektor-sektor manufaktur dan jasa-jasa yang secara sengaja senantiasa diupayakan agar terus berkembang. Oleh karena itu strategi pembangunan biasanya hanya berfokus pada upaya untuk menciptakan industrialisasi secara besar-besaran sehingga kadang kala mengorbankan kepentingan pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan pada umumnya yang sebenarnya tidak kalah pentingnya. Jelaslah bahwa penerapan tolok ukur pembangunan yang murni bersifat ekonomis tersebut, agar lebih akurat dan bermanfaat, harus didukung pula oleh indikator-indikator sosial (social indicators) nonekonomis. Contoh indikator sosial antara lain adalah tingkat melek huruf, tingkat pendidikan, kondisi-kondisi dan kualitas layanan kesehatan, kecukupan kebutuhan akan perumahan, dan sebagainya. Dari sekian banyak upaya-upaya untuk menciptakan indikator-indikator sosial yang berbobot guna mendampingi indikator GNP per kapita, yang paling menonjol adalah upaya PBB yang kemudian berhasil menciptakan indeks pembangunan manusia.

Secara umum sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan di suatu negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan GNP, baik secara keseluruhan, maupun perkapita, yang diyakini akan menetes dengan sendirinya sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi yang pada akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata. Itulah yang secara luas disebut dengan “efek penetesan ke bawah” (trickle down effect). Dengan demikian tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang paling diutamakan sehingga masalah-masalah lain seperti soal kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan, acapkali dinomorduakan.

Pengalaman pada dekade 1950-an dan dekade 1960-an, ketika banyak di antara negara-negara Dunia Ketiga berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam definisi pembangunan yang dianut selama itu. Semakin lama semakin banyak ekonom dan perumus kebijakan yang meragukan ketepatan dan keampuhan “tolok ukur GNP” sebagai tolok ukur atas terciptanya kemakmuran dan kriteria kinerja pembangunan. Mereka mulai mempertimbangkan untuk merubah strategi guna mengatasi secara langsung berbagai masalah mendesak seperti tingkat kemiskinan absolut yang semakin parah, ketimpangan pendapatan yang semakin mencolok, dan tingkat pengangguran yang terus melonjak. Singkatnya, selama dekade 1970-an, pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Mulai muncul pandangan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi bukan lagi menciptakan pertumbuhan GNP setinggi-tingginya melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja  dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Penggantian atau penyesuaian definisi pertumbuhan yang kini lebih didasarkan pada konsep “redistribusi kemakmuran” itu merupakan slogan yang populer pada masa itu. Dalam konteks ini Profesor Dudley Seers mengajukan serangkaian pertanyaan mendasar mengenai makna pembangunan, yang kemudian berkembang menjadi definisi baru pembangunan sebagai berikut :

Pertanyaan-pertanyaan mengenai perkembangan pembangunan suatu negara yang harus diajukan adalah : Apa yang terjadi dengan kemiskinan penduduk di negara itu? Bagaimana dengan tingkat penganggurannya? Adakah perubahan-perubahan yang berarti yang berlangsung atas penanggulangan masalah ketimpangan pendapatan? Jika ketiga permasalahan tersebut selama periode tertentu sedikit banyak telah teratasi, maka tidak diragukan lagi bahwa periode tersebut merupakan periode pembangunan bagi negara yang bersangkutan. Akan tetapi jika satu, dua, atau semua dari ketiga persoalan mendasar tersebut menjadi semakin buruk, maka tidak bisa dikatakan negara itu telah mengalami proses pembangunan yang positif, meskipun barangkali selama kurun waktu tersebut pendapatan per kapitanya mengalami peningkatan hingga dua kali lipat (Seers, 1999: 45).

 

Penegasan tersebut bukan merupakan sebuah spekulasi yang mengada-ada ataupun sekedar deskripsi atas suatu hipotesis. Pada kenyataannya, memang ada sejumlah negara berkembang yang berhasil mencapai pertumbuhan pendapatan per kapita yang cukup tinggi selama dekade 1970-an, namun masalah-masalah pengangguran, kesenjangan pendapatan dan pendapatan riil dari 40% penduduknya yang paling miskin tidak banyak mengalami perbaikan atau bahkan dalam banyak kasus justru semakin buruk. Menurut definisi pertumbuhan sebelumnya, negara-negara berkembang tersebut dikatakan sudah mengalami pembangunan. Akan tetapi berdasarkan kriteria-kriteria pembangunan yang baru, mengingat ketiga masalah tersebut belum diatasi secara memadai, maka mereka tidak bisa dikatakan telah mengalami pembangunan. Situasi yang ada pada dekade 1980-an dan permulaan dekade 1990-an semakin buruk dengan anjloknya tingkat pertumbuhan GNP di antara banyak negara berkembang. Karena dihadapkan pada masalah hutang luar negeri yang demikian berat, banyak pemerintahan negara-negara berkembang yang kemudian terpaksa mengurangi atau bahkan menghapuskan program-program bantuan ekonomi dan sosial yang sebenarnya sudah sangat terbatas itu.

Namun fenomena pembangunan atau adanya situasi keterbelakangan yang kronis sesungguhnya tidak semata-mata merupakan persoalan ekonomis atau sekedar soal pengukuran tingkat pendapatan, dan juga tidak terbatas berupa masalah perhitungan masalah ketenagakerjaan, atau penaksiran tingkat ketimpangan penghasilan secara kuantitatif. Keterbelakangan merupakan kenyataan riil dalam kehidupan sehari-hari bagi lebih dari 3 miliar orang di planet ini. Yang dimaksud dengan keterbelakangan di sini bukan hanya angka-angka kemiskinan nasional, melainkan juga menyangkut keterbatasan berpikir dari penduduk miskin di negara-negara terbelakang yang bersangkutan. Kondisinya dikemukakan secara tepat oleh Denis Goulet berikut ini :

Hakekat keterbelakangan itu sangat menyedihkan. Disuatu masyarakat yang dililit keterbelakangan kita akan mudah sekali menemukan kelaparan, penyakit, keputusasaan dan kematian yang sebenarnya tidak perlu terjadi! Yang lebih menyedihkan lagi, orang-orang yang terbelakang itu sendiri terkesan tidak begitu merasakan tekanan penderitaan yang begitu hebat. Mereka tampaknya sudah terlanjur menganggap rendahnya pendapatan mereka, buruknya perumahan yang mereka tempati, tingginya angka kematian bayi-bayi mereka, atau jeleknya kondisi ketenagakerjaan, sebagai nasib buruk yang mau tidak mau harus mereka terima. Biasanya yang bisa mengatakan secara objektif mengenai kondisi keterbelakangan adalah para pengamat yang secara personal dan sungguh-sungguh telah mengalami sendiri “kejutan keterbelakangan” tersebut. Kejutan kultural unik yang menekan perasaan ini sebenarnya mudah dibayangkan asal kita mau menghayati emosi-emosi yang terkandung dalam “budaya kemiskinan”. Kejutan yang sebaliknya pasti akan dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di daerah-daerah terbelakang ketika mata mereka terbuka pada kenyataan bahwa kondisi hidup mereka itu sama sekali tidak manusiawi dan bisa diubah. Sayangnya, tanpa disadari, keterbelakangan juga telah menggerogoti emosi mereka sehingga secara personal dan sosial, hal-hal seperti penyakit atau kematian dini dianggap sebagai hal yang biasa. Setiap dorongan untuk memahami perubahan hanya akan mendatangkan kebingungan dan pada akhirnya hanya akan berujung pada sikap masa bodoh. Mereka merasa bahwa segala peristiwa yang terjadi atas diri mereka sepenuhnya berada di luar kendali dan mereka sama sekali tidak berdaya menghadapai bencana kelaparan atau musibah alam lainnya. Kemiskinan lahir batin yang kronis seperti itu begitu menyesakkan dan kita tidak dapat memahami sejauh mana sakitnya kemiskinan itu jika mendekati masalah kemiskinan hanya sebagai sebuah objek (Goulet, 1971: 32).

 

Berdasarkan pendapat Goulet di atas, dapat diketahui bahwa masalah pembangunan yang ada pada suatu negara bukan hanya masalah pengentasan kemiskinan yang ada pada suatu masyarakat, akan tetapi juga masalah pengentasan keterbelakangan. Keterbelakangan ini bisanya disebabkan terisolirnya penduduk di suatu daerah dari penduduk lainnya sehingga menyebabkan mereka tidak mempunyai tolok ukur dan tidak mempunyai pandangan tentang bagaimana seharusnya mereka bersikap, bagaimana seharusnya keluar dari masalah, dan sebagainya. Berkaitan dengan itu menjadi tugas pemerintah untuk melaksanakan pemerataan pembangunan sampai ke daerah-daerah terpencil.

Dilihat dari pola pikir masyarakat yang mengalami keterbelakangan, yaitu yang menganggap bahwa penderitaan mereka adalah hal yang biasa, maka dapat dikatakan bahwa keterbelakangan merupakan salah satu hambatan pembangunan. Dikatakan demikian karena dengan keterbelakangan yang terjadi di dalam masyarakat telah membuat mereka menjadi merasa tidak membutuhkan pembangunan. Akibatnya tidka sedikit masyarakat yang menolak dilaksanakan pembangunan dengan alasan yang tidak masuk akal, bahwa pembangunan akan memberi dampak negatif terhadap pola pikir dan hidup mereka.

2.  Tujuan Inti Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin – melalui serangkaian kombinasi praktek sosial, ekonomi dan institusional – demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Apapun komponen spesifik atas “kehidupan yang serba lebih baik” itu bertolak pada tiga nilai pokok, yaitu (Todaro, 2000 : 145):

a.      Kecukupan : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar.

b.      Jati diri : menjadi manusia seutuhnya.

c.      Kebebasan dari sikap menghamba : kemampuan untuk memilih.

Adapun proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut :

a.      Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok-seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.

b.      Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan.

c.      Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu bangsa serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara-negara bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Dalam hal ini pembangunan infrastruktur jalan darat merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan inti pembangunan karena perannya sangat besar bagi masyarakat.

 

3.  Konsep Manajemen Stratejik

Dalam rangka menentukan strategi yang akan diambil dalam pembangunan jalan di Kabupaten Sarmi, dibutuhkan konsep manajemen stratejik agar pembangunan jalan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Menurut Pearce dan Robinson (1997), istilah manajemen strategi mengarah kepada proses keseluruhan yang bersifat umum. Manajemen strategik didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulation) dan pelaksanaan (implementation) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran­-sasaran yang telah ditetapkan. Ini terdiri atas sembilan tugas penting:

a.      Merumuskan misi yang akan dilaksanakan, meliputi rumusan umum tentang maksud keberadaan (purpose), filosofi (philosophy), dan tujuan (goal).

b.      Mengembangkan profil organisasi pelaksana yang mencerminkan kondisi intern dan kapabilitasnya.

c.      Menilai lingkungan ektern organisasi, meliputi baik pesaing maupun faktor-faktor kontekstual umum.

d.      Menganalisis opsi yang ada dengan mencocokkan sumberdayanya dengan lingkungan ekstern.

e.      Mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki dengan mengevaluasi setiap opsi yang ada berdasarkan misi organisasi.

f.       Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum (grand strategy) yang akan mencapai pilihan yang paling dikehendaki.

g.      Mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan sasaran jangka panjang dan strategi umum yang dipilih.

h.      Mengimplementasikan pilihan strategik dengan cara mengalokasikan sumber daya anggaran yang menekankan pada kesesuaian antara tugas, sumber daya manusia, struktur, teknologi, dan sistem imbalan.

i.        Mengevaluasi keberhasilan proses strategis sebagai masukan bagi pengambilan keputusan yang akan datang (Pearce dan Robinson, 1997: 20).

Seperti ditunjukkan oleh kesembilan tahapan tersebut, maka manajemen meliputi beberapa kegiatan, yaitu: perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian atas keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan perusahaan yang berkaitan dengan strategi. Dalam konteks ini, manajemen strategik tidak hanya mengacu kepada proses keseluruhan yang bersifat umum, namun berisi penjabaran mengenai langkah implementasi yang tepat dan handal.

Manajemen strategik sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan usaha-usaha untuk memadukan organisasi dengan perubahan lingkungannya dengan cara yang paling menguntungkan (Digman, 1989). Berdasarkan definisi tersebut, manajemen strategik meliputi adaptasi organisasi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi itu sendiri terhadap lingkungan eksternalnya. Manajemen strategik lebih merupakan konsep atau lebih luas pengertiannya dibandingkan perencanaan strategik. Manajemen strategik lebih memfokuskan pada keputusan-keputusan strategik dan juga pada perencanan strategik yang akan di letakkan ke dalam bentuk praktek.

Samuel C Certo dan Paul J Peter (1990: 56) mendefinisikan manajemen strategik sebagai suatu proses interaktif dalam mencapai keseluruhan tujuan organisasi secara tepat dengan menyesuaikan kondisi lingkungannya. Dalam manajemen strategi diperlukan adanya tahapan-tahapan yang harus ditempuh:

a.      Menganalisis kinerja lingkungan (internal dan eksternal).

b.      Membina pimpinan organisasi (misi dan objektivitas)

c.      Merumuskan strategi organisasi.

d.      Mengimplementasikan strategi organisasi.

e.      Menetapkan strategi pengawasan (Certo dan Peter, 1990: 56).

Menurut Hughes manajemen strategi dipandang lebih mengarah dan tidak hanya mengukur sebuah rencana, namun juga bertujuan memadukan perencanaan dengan segala bagian organisasi (Hughes, 1994: 172).

Pengertian yang lebih luas mengenai manajemen strategik didefinisikan sebagai keseluruhan sistem manajemen, dimana di dalamnya terkandung formulasi, implementasi dan evaluasi guna mencapai hasil yang lebih realistis dan objektif (Flavel dan Williams, 1996: 5).

Sementara Ansoff berpendapat bahwa manajemen strategik merupakan suatu pendekatan secara sistematik terhadap persoalan-persoalan pokok organisasi yang disebabkan posisi manajemen secara umum dan kaitannya dengan lingkungan perusahaan untuk tujuan mencapai keberhasilan dan membuat organisasi menjadi lebih aman dan terjamin (Ansoff, H.I, dalam Robson, 1994: 5).

Manajemen strategis yang dikenal saat ini merupakan suatu instrumen yang dianggap ampuh membantu organisasi dalam pengambilan keputusan managerial, baik organisasi publik maupun organisasi swasta. Manajemen strategis muncul sebagai akibat dari perkembangan yang terjadi dalam organisasi, terutama sekali dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Bryson (1999: 12-23) kegunaan praktis yang diperoleh dari aplikasi teknik-teknik yang dikembangkan oleh manajemen strategis adalah sebagai berikut:

a.      Pengembangan strategi-strategi yang efektif

b.      Memperjelas arah masa depan

c.      Menciptakan prioritas

d.      Membuat keputusan saat ini dengan mempertimbangkan konsekuensi masa yang akan datang.

e.      Mengembangkan landasan yang kokoh bagi pembuatan keputusan.

f.       Membuat keputusan yang melampaui fungsi dan struktur yang ada.

g.      Memecahkan masalah pokok yang dihadapi.

h.      Memperbaiki kinerja institusi.

i.        Menangani kondisi lingkungan yang cepat berubah

Jadi manajemen strategis memberikan gambaran kepada pengambil keputusan mengenai bagaimana suatu institusi dapat digerakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diembannya, dengan mengolah secara efektif faktor-faktor strategis yang ada.

Dalam hal ini peranan manajemen strategis sangatlah penting, karena dengan manajemen strategi akan diidentifikasikan faktor-faktor strategik baik dari lingkungan internal maupun eksternal serta menentukan pilihan-pilihan strategis untuk mengarahkan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh organisasi di rnasa yang akan datang, sehingga kinerja organisasi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Menurut Bryson (1999: 55) terdapat 10 langkah proses perencanaan strategis yaitu:

a.      Memprakarsai dan menyetujui proses perencanaan strategis.

b.      Mengidentifikasi mandat organisasi.

c.      Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi.

d.      Menilai lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk mengidentifikasi.

e.      Mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi.

f.       Merumuskan stra tegi untuk mengelola isu-isu tersebut.

g.      Mereview dan menyetujui strategi dan rencana.

h.      Menyusun suatu visi sukses organisasi.

i.        Mengembangkan proses implementasi yang efektif.

j.        Menilai kembali strategi dan proses perencanaan strategis.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen strategis secara tepat dapat meningkatkan kinerja organisasi, karena manajemen strategi merupakan kerangka atau kesatuan konsep, prosedur dan alat yang direncanakan untuk pimpinan, manajer dan perencana untuk berpikir dan bertindak strategis mengantisipasi perubahan lingkungan yang bersifat turbulence dan tak terduga itu.

Pada lingkungan birokrasi pemerintah (baik pusat maupun daerah) terdapat istilah atau konsep rencana strategi atau RENSTRA yang digunakan secara luas sebagai suatu komitmen institusi dalam melaksanakan mandat yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Konteks konkret dari penerapan manajemen strategis dalam rencana strategis adalah menggunakan alat analisa SWOT dalam menentukan proyek yang akan dibangun pemerintah, yang pada intinya menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada para proyek yang akan dibangun tersebut. Berdasarkan kajian dari SWOT yang dilakukan, akan diperoleh pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.

 

 

4.  Lingkungan Internal dan Eksternal

Membahas konsep manajemen strategis berarti membicarakan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Analisis lingkungan internal adalah analisis secara internal organisasi dalam rangka menilai atau mengidentifikasikan kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dari satuan organisasi yang ada. Dengan demikian proses analisis lingkungan internal merupakan proses yang sangat penting dan tidak dapat disepelekan, karena dengan analisis lingkungan internal maka akan diketahui kekuatan dan kelemahan yang ada dan selanjutnya berguna untuk mengetahui isu-isu strategis (Rangkuti, 1999: 19).

Analisis lingkungan eksternal dimaksudkan untuk menganalisis lingkungan di luar organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi operasi organisasi dan pada akhirnya akan ikut menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Analisis lingkungan eksternal memuat faktor peluang dan ancaman yang dimiliki organisasi.

Analisis SWOT pada dasarnya ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Analisis SWOT membandingkan antara faktor internal kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta lingkungan eksternal peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang dihadapi (Rangkuti, 2002: 68).

Pendapat Rangkuti tersebut, sejalan dengan pendapat Tangkilisan (2003: 56) yang mengatakan berkaitan dengan faktor‑faktor yang mempengaruhi tujuan organisasi, manajemen perlu memperhatikan dua faktor pokok, yaitu eksternal yang tidak terkontrol oleh perusahaan dan faktor internal yang sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Faktor eksternal merupakan lingkungan bisnis yang dari padanya muncul peluang (opportunities) dan ancaman (threats) bisnis. Faktor ini mencakup lingkungan industri (industry environment) dan lingkungan bisnis makro (macro environment): ekonomi, politik, hukum teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Faktor internal meliputi semua macam manajemen fungsional: pemasaran, keuangan, operasi, sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan (corporate culture). Dari penguasaan faktor internal perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) yang dimiliki.

Dalam tulisan ini faktor internal (kekuatan dan kelemahan) Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam kaitannya dengan pembangunan jalan di Kabupaten Sarmi antara lain adalah faktor organisasi dan manajemen, sumber daya manusia, serta administrasi dan keuangan. Di lain pihak faktor eksternal (peluang dan ancaman) Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam kaitannya dengan pembangunan jalan di Kabupaten Sarmi antara lain adalah undang-undang otonomi khusus, dan keadaan alam. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan jalan di Kabupaten Sarmi sehingga mempengaruhi isu-isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan jalan di Kabupaten Sarmi. Dengan menggunakan teknik analisis SWOT, diharapkan dapat diperoleh strategi yang tepat dalam pelaksanaan pembangunan jalan di Kabupaten Sarmi.

 

5.  Analisis SWOT sebagai Analisis Strategi

Dalam rangka penentuan strategi pengembangan masyarakat yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana kondisi masyarakat dengan melihat perkembangannya selama kurun waktu tertentu, meliputi kondisi historis, kondisi saat ini dan visi ke depan. Untuk saling melengkapi dan mendukung informasi-informasi akuntansi, diperlukan evaluasi faktor internal dan faktor ekternal yang melingkupi masyarakat tersebut.

Analisis situasi merupakan awal proses perumusan strategi (Wheelen dan Hunger, 2000: 107). Selanjutnya dinyatakan bahwa analisis situasi mengharuskan manajer strategis untuk menemukan kesesuaian strategis antara peluang-peluang eksternal dan kekuatan-kekuatan internal, di samping memperhatikan ancaman-ancaman eksternal dan kelemahan-kelemahan internal.

Analisis SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) merupakan  identifikasi secara sistematik terhadap faktor-faktor yang menentukan kondisi suatu kegiatan serta penentuan alternatif strategi pengembangan yang sesuai dengan kondisi tersebut. Analisis ini didasarkan pada logika bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimumkan kekuatan dan peluang (S,0) dan pada saat yang bersamaan akan meminimumkan kelemahan dan ancaman (W,T).

Strenghts atau kekuatan adalah kemampuan yang dimiliki suatu daerah yang merupakan keunggulan komparatif sebagai faktor pendorong berkembangnya masyarakat di daerah tersebut. Faktor ini sangat menguntungkan bagi masyarakat dan sangat mendukung dalam pengembangan masyarakat.

Weaknesses adalah kelemahan atau keterbatasan kemampuan suatu daerah yang merintangi masyarakatnya untuk berkompetisi atau berkembang. Faktor-faktor ini harus diatasi oleh masyarakat untuk dapat bergerak menuju suatu kondisi yang lebih baik dan berkembang. Apabila masyarakat tidak dapat mengatasi kelemahan yang dimilikinya maka perusahaan dapat terancam kelangsungannya.

Opportunities atau peluang adalah kondisi yang menguntungkan bagi suatu masyarakat untuk berkembang. Peluang merupakan faktor eksternal yang dihadapi masyarakat. Pemerintah Daerah harus mampu mengidentifikasi peluang yang dihadapi serta memanfaatkannya untuk pengembangan masyarakat ke depan. Kemampuan bersaing masyarakat sangat dipengaruhi oleh bagaimana Pemerintah Daerah mampu menciptakan inovasi, baik inovasi produk maupun jenis jasa layanan dengan melihat peluang yang ada.

Threats atau ancaman adalah kondisi yang tidak menguntungkan dan merupakan ancaman bagi kelangsungan masyarakat suatu daerah. Untuk dapat bertahan dan berkembang, masyarakat harus mampu mengatasi ancaman yang dihadapi dengan menggunakan secara optimal potensi yang dimiliki.

Jadi analisis SWOT harus mengidentifikasi kompetensi langka (distinctive competence) suatu daerah, yaitu keahlian tertentu dan sumber-sumber yang dimiliki oleh masyarakat dan cara unggul yang mereka gunakan. Penggunaan kompetensi langka daerah secara tepat akan memberikan keunggulan komparatif yang berkelanjutan (Wheelen dan Hunger, 2000:107).

Satu cara untuk menyimpulkan faktor-faktor strategis (strategic factors analysis summary) sebuah daerah adalah mengkombinasikan faktor strategis eksternal (external factor analysis summary/EFAS) dengan faktor strategis internal (internal factors analysis summary/IFAS) ke dalam sebuah ringkasan analisis faktor-faktor strategi. Penggunaan bentuk ringkasan analisis faktor-faktor strategi meliputi langkah-langkah sebagai berikut.

a.      Buatlah daftar semua bagian faktor-faktor strategis yang dikembangkan dalam tabel IFAS dan EFAS.

b.      Berikanlah bobot setiap faktor dari 1,0 untuk menunjukkan faktor yang sangat penting dan 0,0 untuk menunjukkan faktor yang tidak penting berdasarkan kemungkinan dampak faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis daerah. Total bobot harus berjumlah 1,00.

c.      Peringkatlah setiap faktor dari  nilai 5 untuk kategori  sangat baik sampai dengan 1 untuk katagori sangat buruk, berdasarkan respon daerah terhadap faktor-faktor strategis tersebut.

d.      Kalikan setiap bobot faktor dengan peringkat untuk mendapatkan nilai bobot faktor (Wheelen dan Hunger, 2000: 107).

Dari analisis SWOT tersebut, pemeritnah daerah selanjutnya dapat mengkonsolidasikan faktor-faktor strategis eksternal (peluang  dan  ancaman) serta faktor-faktor strategis internal (kekuatan dan kelemahan) untuk menentukan posisi strategis suatu daerah. Dengan mengetahui posisi strategis daerah berdasarkan analisis tersebut, pemeritnah daerah dapat mempertimbangkan ketepatan cara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan di daerah tersebut.

Keputusan strategi yang akan digunakan dalam pembangunan dilakukan dengan mengkombinasikan faktor-faktor eksternal dan internal yang telah dinilai pemerintah daerah. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi cara-cara alternatif sehingga daerah dapat menggunakan kekuatan-kekuatan khususnya untuk menggunakan kesempatan atas peluang-peluang atau untuk menghindari ancaman dan mengatasi kelemahannya.

Matrik SWOT menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mencocokan peluang-peluang dan ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi daerah dengan kekuatan dan kelemahan internalnya, untuk menghasilkan empat rangkaian alternatif strategi. Menurut Wheelen dan Hunger, (2000: 232), metode ini mengarah pada brainstorming untuk menciptakan strategi-strategi alternatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh manajemen. Hal ini mendorong, manajer strategis untuk menciptakan baik strategi pertumbuhan maupun pengurangan.

Setelah pemerintah daerah mampu menilai situasinya dan meninjau strategi-strategi yang tersedia, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi cara-cara alternatif sehingga masyarakat dapat menggunakan kekuatan-kekuatan khususnya untuk menggunakan kesempatan atas peluang-peluang atau untuk menghindari ancaman dan mengatasi kelemahannya.

Matrik SWOT menggambarkan bagaimana manajemen dapat mencocokan peluang-peluang dan ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi daerah tertentu dengan kekuatan dan kelemahan internalnya, untuk menghasilkan empat rangkaian alternatif strategi.

Di dalam memberikan rumusan strategi, ada empat strategi yang tampil dari hasil analisis SWOT (Salusu, 1996: 364-366) :

a.      Strategi SO, dipakai untuk menarik keuntungan dari peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal.

b.      Strategi WO, bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan luar.

c.      Strategi ST, akan digunakan organisasi untuk menghindari, paling tidak memperkecil dampak dari ancaman yang datang dari luar dengan memanfaatkan kekuatan yang ada.

d.      Strategi WT, adalah taktik pertahanan yang diarahkan pada usaha memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

 

6.  Teori Pembangunan Jalan

Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan serta terciptanya keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas yang sehat dan dinamis serta perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemantapan pertahanan keamanan maka strategi pembangunan jalan bertujuan untuk (Ambarwati, 2002: 12):

a.      Membentuk koridor yang menghubungkan antar wilayah;

b.      Mengurangi disparitas pertumbuhan regional antara Kawasan Barat, Tengah dan Timur;

c.      Membuka daerah terisolir/pedalaman;

d.      Menstimulasi aktivitas perekonomian di daerah yang dilalui;

e.      Meningkatkan aksesibilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan serta pertahanan keamanan.

Dalam kegiatan pembangunan jalan, dasar pertimbangan  yang harus dijadikan landasan antara lain:

a.      Menstimulasikan dengan kegiatan sosial ekonomi dan budaya;

b.      Kriteria pengembangan tidak didasarkan pada kelayakan ekonomi semata, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan banyak faktor (multi criteria) meliputi:

1)     Aspirasi masyarakat yang berkembang.

2)     Dinamika Masyarakat.

3)     Pengembangan wilayah.

4)     Pemerataan hasil-hasil pembangunan.

5)     Aspek Lingkungan.

6)     Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan.

7)     Aspek investasi.

c.      Pengembangan skala jangka panjang;

d.      Jangka pendek dengan skala fungsional;

e.      Prioritas koridor penghubung antar lintas wilayah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan menyatakan bahwa jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan pada hakikatnya merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan bangsa dan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa untuk mencapai Tujuan Nasional Bangsa Indonesia, yang hendak diwujudkan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu serta berlangsung secara terus-menerus.

Dalam kerangka itu, maka jalan mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan sasaran Pembangunan Nasional, seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta dalam jangka panjang terciptanya landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju suatu masyarakat Indonesia yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Tumbuh dan berkembangnya suatu masyarakat, bangsa dan negara khususnya dan manusia pada umumnya, jelas memerlukan peranan jasa angkutan yang mendukung berlangsungnya kegiatan usaha masyarakat dan manusia pada umumnya. Untuk itu prasarana jalan menjadi kunci utama bagi peningkatan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Dengan demikian kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak dan menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunannya.

Berdasarkan Pasal 5 undang-undang tersebut, jalan dapat dibagi menjadi beberapa bagian jalan yaitu:

i)        Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA), meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya;

ii)      Daerah Milik Jalan (DAMAJA), meliputi daerah manfaat jalan, dan sejalur tanah tertentu di luar daerah manfaat jalan;

iii)     Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA), merupakan sejalur tanah tertentu di luar daerah milik jalan yang ada dibawah pengawasan pembina jalan.

Selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan mengatakan:

a.   Pasal 8 Ayat (1):

Jalan Kolektor Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 Km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter.

b.   Pasal 44 Ayat (1):

Termasuk kelompok Jalan Propinsi adalah:

1)     Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan Ibukota Propinsi dengan Ibukota Kabupaten/ Kota;

2)     Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar Ibukota Kabupaten/Kota.

 

G.  Metode Penelitian

1.  Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data di lapangan yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut dan diinterpretasikan.

2.  Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui empat cara, yaitu:

a.   Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dengan penelitian dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang relevan dengan penelitian.

b.  Dokumentasi

Dokumentasi   dilakukan   dengan   meminta   arsip-arsip   serta

laporan-laporan dari pihak terkait yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sarmi berkaitan dengan strategi dan program-program pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan jaringan jalan di Kabupaten Sarmi.

c.   Observasi

Observasi dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung ke objek penelitian yaitu daerah-daerah yang belum memiliki jaringan jalan di Kabupaten Sarmi. Observasi dilakukan guna mengumpulkan data-data sebagai berikut: pelaksanaan pembangunan jalan yang sudah dilaksanakan, kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan jalan, dampak pembangunan jalan terhadap sosial ekonomi masyarakat, dan solusi dalam mengatasi hambatan yang ada.

d.   Wawacara

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada subjek penelitian yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan jalan di Kabupaten Sarmi, antara lain Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan), Dinas Kimpraswil (Pemukiman dan Prasarana Wilayah), dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi. Wawancara dilakukan guna memperdalam pengetahuan mengenai aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Sarmi dalam pelaksanaan pembangunan jalan.

 

 

3.  Variabel penelitian

Dalam penelitian ini masalah yang diteliti adalah strategi Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam pembangunan jaringan jalan di Kabupaten Sarmi, khususnya yang berkaitan dengan penentuan skala prioritas dalam pembangunan jalan dan alasannya.

Terkait dengan hal tersebut ada 5 variabel yang akan diteliti sebagai kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dihadapi Kabupaten Sarmi dalam pembangunan infrastruktur jalan darat, yaitu:

a.  Organisasi dan manajemen

Pembangunan jalan darat membutuhkan organisasi dan manajemen yang mendukung sepenuhnya. Tanpa organisasi dan manajemen yang tangguh, pembangunan akan menghadapi ancaman.

b.  Administrasi dan kewenangan

Untuk membangun jalan yang diinginkan dibutuhkan administrasi yang teratur dan kewenangan yang penuh dalam menentukan daerah yang akan dibangun jalan.

c.  Sumber daya manusia

Dibutuhkan sumber daya manusia yang tangguh dalam membangun infrastruktur jalan darat di Kabupaten Sarmi, hal ini dikarenakan tantangan yang dihadapi sangat besar.

 

d.  Undang-undang Otonomi Khusus

Undang-undang otonomi khusus yang dimiliki Provinsi Papua memberi peluang yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Akan tetapi jika peluang ini tidak dimanfaatkan akan membuat otonomi khusus menjadi tidak berarti.

e.  Keadaan alam

Keadaan alam yang sangat sulit menjadi tantangan yang harus ditaklukkan dalam pembangunan jalan darat di Kabupaten Sarmi. Pemerintah Daerah harus mencari cara yang tepat mengatasi tantangan itu karena jika tidak akan berubah menjadi ancaman bagi kelangsungan pembangunan.

4.   Metode analisis 

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan  dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, yang diatur, diurutkan dan dikelompokkan dengan memberikan kode dan mengkategorikan, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan terperinci (Singarimbun, 1995 : 45).

 

0 Responses to “STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN UNTUK PENGEMBANGAN KABUPATEN SARMI”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Laman

Blog Stats

  • 179,210 hits

%d blogger menyukai ini: