Archive for the 'Tesis Administrasi Publik' Category

GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH PROVINSI DIY


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.  Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumberdaya yang tersedia.

Masa transisi sistem pemerintahan daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 22 Th. 1999 telah membawa beberapa perubahan yang mendasar. Pertama, daerah yang sebelum berlakunya UU No. 22 Th. 1999, hanya memiliki otonomi nyata dan bertanggung jawab saja, dengan berlakunya UU No. 22 Th. 1999 menjadi memiliki otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Kedua, sejalan dengan semakin besarnya wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah perlu adanya aparat birokrasi yang semakin bertanggung jawab pula.

Dalam kaitan dengan aparat birokrasi yang bertanggung jawab, ada isu sentral yang mencuat ke permukaan yaitu isu good governance (Manan, 2004: 34). Muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terselenggaranya pemerintahan yang good governance. Good governance akan menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Untuk membahas lebih lanjut mengenai good governance perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari good governance. Di dalam bahasa Indonesia good governance diterjemahkan secara berbeda-beda. Ada yang menerjemahkan good governance sebagai tata pemerintahan yang baik. Ada juga yang menerjemahkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akan tetapi ada pula yang menerjemahkan good governance sebagai pemerintahan yang amanah. Jika good governance diterjemahkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, maka good governance dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan (Soffian Effendi dalam Azhari, dkk., 2002: 187).

Secara umum dapat dikatakan good governance menunjuk pada proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan stakeholders yang luas dalam bidang ekonomi, sosial dan politik suatu negara dan pendayagunaan sumber daya alam, keuangan dan manusia menurut kepentingan semua pihak dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Good governance merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang universal, karena itu seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Upaya menjalankan prinsip-prinsip good governance perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Apalagi dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Ada masalah birokrasi yang dihadapi semua Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan good governance, yaitu belum melembaganya karakteristik good governance di dalam pemerintahan daerah, baik dari segi struktur dan kultur serta nomenklatur program yang mendukungnya. Sampai sekarang penerapan kaidah good governance di pemerintah daerah masih bersifat sloganistik.

Fakta yang sangat mencolok sebagai bukti masih lemahnya good governance selama ini adalah tingginya korupsi yang terjadi. Korupsi dapat dikatakan merajalela terutama di kalangan birokrasi pada institusi publik atau lembaga pemerintah baik departemen maupun lembaga bukan departemen. Korupsi biasanya yang terjadi disertai dengan tindakan kolusi dan nepotisme. Kemudian di Indonesia dikenal dengan istilah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

 

Di Yogyakarta masalah good governance juga menjadi masalah yang hangat dibicarakan. Banyak masalah yang merupakan pelanggaran prinsip-prinsip good governance, diantaranya masalah kasus korupsi dalam pembangunan gedung JEC (Jogja Expo Center), masalah korupsi dalam skandal asuransi (asuransi gate), masalah janji untuk mengadakan relokasi dan ganti kerugian kepada PKL (Pedagang Kaki Lima) yang digusur dalam proyek pembangunan jalan di Kabupaten Sleman yang tidak ditepati, dan banyaknya kasus indisipliner pegawai yang ada di Pemda Provinsi DIY.

Adanya kasus-kasus korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Pemda Provinsi DIY menunjukkan bahwa para pegawai Pemda Provinsi DIY masih belum melaksanakan prinsip-prinsip good governance dengan baik. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaan good governance pada Pemerintah Propinsi DIY. Untuk itu ditetapkan judul penelitian GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH PROVINSI DIY.

 

B.   Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada dua masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1.   Mengapa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, serta prinsip efisiensi dan efektivitas pada Pemerintah Provinsi DIY masih belum optimal?

2.   Kendala-kendala apa yang dihadapi Pemerintah Provinsi DIY dalam pelaksanaan prinsip good governance di Provinsi DIY dan bagaimana cara mengatasinya?

 

C.  Tujuan Penelitian

Ada dua tujuan penelitian ini, yaitu:

1.   Untuk mengetahui alasan mengapa masih belum optimalnya pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam Pemerintah Provinsi DIY yang terdiri dari prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, serta prinsip efisiensi dan efektivitas pada Pemerintah Provinsi DIY.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi DIY dalam pelaksanaan prinsip good governance di Provinsi DIY dan cara mengatasinya.

 

D.  Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Tesis    ini    terdiri    dari    empat    bab   dengan   sistematika   BAB I PENDAHULUAN menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, kerangka teori yang digunakan dalam pembahasan dan metode penelitian. BAB II GAMBARAN TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, menguraikan tentang aspek-aspek pemerintah daerah menurut UU No. 22 Th. 1999. BAB III ANALISIS TENTANG GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH PROVINSI DIY, menguraikan tentang data dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN, bagian ini merangkum hasil penelitian menjadi sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian serta memuat saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait.

 

E.  Kerangka Teori

1.  Good Governance

Tata kepemerintahan yang baik (good governance) meru­pakan suatu konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara reguler dalam ilmu politik dan administrasi publik. Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pada akhir dasa warsa yang lalu, konsep good governance ini lebih dekat dipergunakan dalam reformasi sektor publik. Di dalam disiplin atau profesi manajemen publik konsep ini dipandang sebagai suatu aspek dalam paradigma baru ilmu administrasi publik. Paradigma baru ini menekankan pada peranan manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi mana­jerial terutama mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat, transparansi, akuntabilitas publik, dan menciptakan pengelolaan mana­jerial yang bersih bebas dari korupsi (Thoha, 2004: 78).

Sejumlah perspektif muncul dari paradigma baru ini dan mendorong ramainya diskusi dan perdebatan di arena politik dan akademisi. Di antara perspektif yang berkaitan dengan struktur pemerintahan yang timbul antara lain (Thoha, 2004: 78):

a.   Hubungan antara pemerintah dengan pasar.

b.   Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

c.    Hubungan antara pemerintah dengan organisasi vluntary dan sektor privat.

d.  Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat (pejabat birokrat).

e.   Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dengan penduduk perkotaan dan pedesaan.

f.    Hubungan antara legislatif dan eksekutif.

g.   Hubungan pemerintah nasional dengan lembaga-lembaga internasional.

Dalam menganalisis perspektif ini banyak para praktisi dan teoretisi dalam bidang administrasi publik merumuskan berbagai prosedur dan proses yang bisa dipergunakan untuk mencapai dan mengidentifikasikan prinsip-prinsip dan asumsi-asumsi dari tata kepemerintahan yang baik. Sementara itu negara donor dan lembaga-lembaga multilateral telah mengambil peran yang mengemuka (a leading role) dalam merumuskan good governance. Salah satunya ialah UNDP.

United Nations Development Programme (UNDP) meru­muskan istilah governance sebagai suatu exercise dari kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya (UNDP, 1997) Istilah governance menunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian jelas sekali, kemampuan suatu negara mencapai tujuan-tujuan pembangunan itu sangat tergantung pada kualitas tata kepemerintahannya di mana pemerintah melakukan interaksi dengan organisasi-organisasi komersial dan civil society.

Karim (2003: 45) menyatakan ada 5 prinsip good governance, yaitu transparansi, kesetaraan, daya tanggap, akuntabilitas, dan pengawasan. Akan tetapi dalam situs http://www.goodgovernance-orid disebutkan 8 buah prinsip good governance yang akan diuraikan berikut ini.

1.1. Partisipasi

Prinsip partisipasi mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Jewell & Siegall (1998: 67) partisipasi adalah keterlibatan anggota organisasi di dalam semua kegiatan organisasi. Di lain pihak Handoko (1998: 31) menyatakan partisipasi merupakan tindakan ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan di dalam organisasi.

Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

 Instrumen dasar partisipasi adalah peraturan yang menjamin hak untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah pedoman-pedoman pemerintahan partisipatif yang mengakomodasi hak penyampaian pendapat dalam segala proses perumusan kebijakan dan peraturan, proses penyusunan strategi pembangunan, tata-ruang, program pembangunan, penganggaran, pengadaan dan pemantauan.

Menurut Jeff dan Shah (1998: 67) good governance digunakan untuk melihat partisipasi melalui:

Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, tingkat kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.

 

1.2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah pelaksanaan semua ketentuan hukum dengan konsisten tanpa memandang subjek dari hukum itu (Satrio, 1996: 92). Prinsip penegakan hukum mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah harus mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturan perundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di samping itu pemerintah daerah perlu mengupayakan peraturan daerah yang bijaksana dan efektif, serta didukung penegakan hukum yang adil dan tepat. Pemerintah daerah, DRPD maupun masyarakat perlu menghilangkan kebiasaan yang dapat menimbulkan KKN.

Instrumen dasar penegakan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik terhadap penegakan hukum maupun keterpaduan dari sistem yuridis (kepolisian, pengadilan dan kejaksaan), sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah penyuluhan dan fasilitas ombudsman.

Menurut Jeff dan Shah (1998: 68) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur penegakan hukum, yaitu:

Berkurangnya praktek KKN dan pelanggaran hukum, meningkatnya (kecepatan dan kepastian) proses penegakan hukum, berlakunya nilai/norma di masyarakat (living law) dan adanya kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum sebagai pembela kebenaran.

 

1.3. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Notodisoerjo, 2002: 129). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.

Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggara pemerintah, maupun prosedur pengaduan.

Menurut Jeff dan Shah (1998: 68) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi, yaitu:

Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkat-nya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

 

1.4. Kesetaraan

Kesetaraan adalah perlakuan yang sama kepada semua unsur tanpa memandang atribut yang menempel pada subyek tersebut (Prasetya, 2001: 78). Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.

Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggara pemerintah, maupun prosedur pengaduan.

Menurut Jeff dan Shah (1998: 69) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesetaraan, yaitu:

Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

 

1.5. Daya Tanggap

Daya tanggap (responsiveness) merupakan kemampu-an untuk memberikan reaksi yang cepat dan tepat dalam situasi khusus (Harsono, 1999: 90). Prinsip ini meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat, tanpa kecuali. Pemerintah daerah perlu membangun jalur komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat dalam hal penyusunan kebijakan. Ini dapat berupa forum masyarakat, talk show, layanan hotline, prosedur komplain. Sebagai fungsi pelayan masyarakat, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pendekatan kemasyarakatan dan secara periodik mengumpulkan pendapat masyarakat.

Instrumen dasar daya tanggap adalah komitmen politik untuk menerima aspirasi dan mengakomodasi kepentingan masyarakat, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah penyediaan fasilitas komunikasi, kotak saran dan layanan hotline, prosedur dan fasilitas pengaduan dan prosedur banding pada pengadilan.

Menurut Jeff dan Shah (1998: 69) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur daya tanggap, yaitu:

Meningkatnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya jumlah pengaduan.

 

1.6. Wawasan ke Depan

Wawasan merupakan cara pandang yang jauh melebihi jangka waktu sekarang (Harsono, 1999: 56). Dalam kaitan dengan prinsip good governance wawasan yang dimaksud adalah wawasan ke depan dari pemerintahan Indonesia.

Inti prinsip ini adalah membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.

Tujuan penyusunan visi dan strategi adalah untuk memberikan arah pembangunan secara umum sehingga dapat membantu dalam penggunaan sumberdaya secara lebih efektif. Untuk menjadi visi yang dapat diterima secara luas, visi tersebut perlu disusun secara terbuka dan transparan, dengan didukung dengan partisipasi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, serta kalangan dunia usaha. Pemerintah daerah perlu proaktif mempromosikan pembentukan forum konsultasi masyarakat, serta membuat berbagai produk yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Instrumen dasarnya adalah komitmen politik pada masa depan Indonesia secara umum dan masa depan daerah secara khusus, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah proses perencanaan partisipatif, peraturan-peraturan yang memberikan kekuatan hukum pada visi, strategi dan rencana pembangunan.

Menurut Jeff dan Shah (1998: 69) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur wawasan ke depan, yaitu:

Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan kekuatan hukum yang sesuai, adanya dukungan dari pelaku dalam pelaksanaan visi dan strategi dan adanya kesesuaian dan konsistensi antara perencanaan dan anggaran.

 

1.7. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah  kemampuan  untuk  mempertang-

gungjawabkan semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh (Mardiasmo, 2001: 251). Prinsip ini mengandung makna meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami kebijakan yang diambil harus dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja secara obyektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil audit harus dipublikasikan, dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi.

Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Menurut Jeff dan Shah (1998: 70) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas, yaitu:

Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat, dan berkurangnya kasus-kasus KKN.

 

1.8. Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi berkaitan dengan penghematan keuangan, sedangkan efektivitas berkaitan dengan ketepatan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah (Handoko, 1998: 23). Prinsip ini menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Pelayanan masyarakat harus mengutamakan kepuasan masyarakat, dan didukung mekanisme penganggaran serta pengawasan yang rasional dan transparan. Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang jasa pelayanan umum harus menginformasikan tentang biaya dan jenis pelayanannya. Untuk menciptakan efisiensi harus digunakan teknik manajemen modern untuk administrasi kecamatan dan perlu ada desentralisasi kewenangan layanan masyarakat sampai tingkat keluruhan/desa.

Instrumen dasar dari efisiensi dan efektivitas adalah komitmen politik sedangkan instrumen pendukungnya adalah struktur pemerintahan yang sesuai kepentingan pelayanan masyarakat, adanya standar-standar dan indikator kinerja untuk menilai efektivitas pelayanan, pembukuan keuangan yang memungkinkan diketahuinya satuan biaya, dan adanya survei-survei kepuasan konsumen.

Menurut Jeff dan Shah (1998: 71) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas, yaitu:

Efisiensi:

Meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya penyimpangan pembelanjaan, berkurangnya biaya operasional pelayanan dan mendapatkan ISO pelayanan. Dilakukannya swastanisasi dari pelayanan masyarakat.

Efektivitas:

Meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan (kebocoran, pemborosan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain) melalui media massa dan berkurangnya penyimpangan.

ANALISIS PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH SUATU STUDI KASUS PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI PROPINSI BENGKULU

 BAB I

PENDAHULUAN

 

A.  Latar Belakang

 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah Kabupaten/Kota  sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kondisi wilayahnya masing. Dampak diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang Otonomi dan Kewenangan Daerah,  cukup luas  terhadap penataan kelembagaan maupun penataan personil, dimana kewenangan sepenuhnya diberikan kepada daerah. Sesuai dengan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus  kepentingan masyarakat  setempat menurut prakarsa sendiri  berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dalam perjalanannya setiap daerah mengalami kendala yang bervariasi, mulai dari isu menyangkut pembagian  hasil kekayaan alam yang selama ini  dikendalikan oleh pemerintah pusat hingga perubahan struktur organisasi. Perbedaan ini  dapat dimaklumi karena selama orde baru pemerintahan yang sangat sentralistis membuat suatu daerah tidak memiliki kreativitas dan inovasi dalam  melaksanakan aktivitas pemerintahan, sehingga wajar apabila ketika kran kebebasan dibuka terjadilah suatu eforia yang berlebihan dan membuat  tujuan  otonomi yang sesungguhnya menjadi kabur. Otonomi dalam arti nyata, bertanggung jawab dan dinamis. Otonomi nyata artinya disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu yang hidup dan berkembang secara obyektif didaerah, otonomi bertanggungjawab artinya selaras, sejalan dengan tujuan yaitu  melancarkan pembangunan, sedangkan  otonomi yang dinamis  artinya dapat  memberi dorongan lebih baik  dan maju atas segala kegiatan pemerintahan. (Sarundajang  dalam Riant Nugroho 1999: 47). 

 Fenomena ini sangat menarik karena  lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sesungguhnya  merupakan suatu jawaban dari ketidakpuasan   daerah-daerah atas perlakuan pemerintah pusat, yang tidak memberikan ruang gerak kepada daerah untuk melakukan prakarsa sendiri dalam mengatur  pemerintahan daerah. 

Perubahan paradigma dan isu tentang otonomi ini hanya merupakan perubahan  pemindahan  kewenangan yang selama ini lebih banyak dipegang oleh pemerintah pusat. Dalam otonomi daerah kewenangan yang lebih besar ada pada daerah, sebagaimana pendapat berikut ini  “bahwa otonomi bermakna  memerintah sendiri, yang dalam wacana adminstrasi publik, daerah otonomi sering disebut sebagai local self government (Warsito, 1999: 2). Pendapat tersebut memiliki makna  yang cukup mendasar dimana desentralisasi sebagai sistem untuk mewujudkan azas demokrasi memberikan kesempatan pada rakyat di daerah untuk ikut serta dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu  pemerintah daerah seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Bengkulu selayaknya harus dapat mengantisipasi dan menjawab  tantangan dan permasalahan kedepan. Hal ini penting dilakukan karena kondisi ini sangat relevan dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Akan tetapi  perubahan yang dimaksudkan  adalah perubahan yang terencana,  betul-betul tidak berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu akan tetapi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan  serta mengetahui betul perubahan atau dinamika yang akan terjadi dimasa datang. Bentuk perubahan lembaga tersebut selanjutnya sebagaimana  dikatakan  oleh William S. Pooler dan Richard L. Duncan dalam  Joseph (1996: 201) bahwa “lembaga baru itu harus  menyediakan  sarana-sarana supaya dapat menerima teknonologi baru, mengelola masalah-masalah kontemporer efektivitas yang lebih besar dan menyediakan perubahan-perubahan  tambahan jika diperlukan”. Lebih lanjut dikatakan ada tiga dimensi penting untuk memahami  proses  pembangunan lembaga  :

Pertama : ada dimensi intern organisasi yang meliputi variabel-variabel yang bertalian  dengan pimpinan, doktrin, sumber-sumber daya program dan struktur internal.

Kedua : ada dimensi kaitan yang meliputi variabel-variabel  yang berkaitan dengan dukungan  yang memungkinkan pelaksanaan  dalam lingkungan penerima dan adanya  atau munculnya  kegiatan-kegiatan fungsional  berkaitan dengan masyarakat.

Ketiga : adanya dimensi transaksi  yang meliputi cara-cara bagaimana lembaga – lembaga yang baru itu mendapat dukungan dari dirinya, membangun pertukaran sumberdaya, menata  lingkungannya dan mengalihkan norma-norma dan nilai-nilai.

 

Organisasi sesungguhnya hidup dalam lingkungan yang selalu berubah,  lingkungan hidup organisasi tergantung kepada kemampuan organisasi untuk beradaptasi  dengan perubahan  faktor lingkungan tersebut. Pengembangan Organisasi yang dimaksud adalah  merupakan “suatu proses yang berkaitan dengan serangkaian perencanaan perubahan secara sistimatis dilakukan secara terus menerus oleh organisasi”.   (Indriyo dan I Nyoman, 1997: 282).

Dari berbagai problematika tersebut  penulis tertarik menganalisa pembentukan organisai/lembaga perangkat Daerah dalam rangka  pelaksanaan  Otonomi  pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Bengkulu. Penulis menganggap penting melakukan  penelitian tentang pembentukan kelembagaan ini karena diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25  Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah  sebagai daerah otonom. Sebagai daerah otonom diberi keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah

Mengubah sistem pemerintah dari monolistik senteralistik di pemerintah pusat menjadi lokal demokrasi di pemerintah daerah (Utomo, 2001). Bertambahnya wewenang pemerintah yang diterima pemerintah daerah pada satu sisi merupakan suatu bentuk pemberdayaan pemerintah daerah, disisi lain juga menuntut kesiapan dari pemerintah daerah dalam menerima wewenang tersebut. Konsekuensi ini pun harus diterima secara bersama-sama sebagai bentuk kemandiriaan daerah, bukan saja kewenangan tapi fungsi tanggung jawab pengelolaannya.

Pelaksanaan otonomi daerah menjadi peluang dan tantangan bagi daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena daerahlah yang lebih mengetahui aspirasi dari kehendak serta potensi yang dimiliki. Keberhasilan memanfaatkan peluang tersebut sangat tergantung dari beberapa faktor antara lain bagaimana daerah menyusun kelembagaan yang aspiratif, efektif dan responsif dalam menggunakan dan mengelola kewenangan yang diterima. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan analisa organisasi pertimbangan personil,  kelengkapan dan pembiayaan, beban tugas dan tanggung jawab serta prinsif efesiensi, efektivitas dan rasionalitas, dengan pola ramping struktur kaya fungsi.

Dalam menyingkapi Pasal 68 ayat 1 UU No. 22 Tahun 1999 yang berbunyi “Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah sesuai dengan pedoman pemerintah” maka pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2002 tentang pedoman organisasi perangakat Daerah yang dibedakan menjadi Perangkat Daerah Propinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota yang mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut maka prinsip penyusunan organisasi perangkat daerah mempertimbangkan (1) Kewenangan pemerintah yang dimiliki daerah (2) Karakteristik potensi dan kebutuhan daerah (3) Kemampuan keuangan daerah (4) Ketersediaan sumber daya manusia (5) Pengembangan pola kerja sama antar daerah. Dengan demikian otonomi daerah juga merupakan salah satu perwujudan dari praktik delegasi wewenang dan tanggung jawab dari organ pemerintah pusat kepada organ pemerintah di Propinsi/Kabupaten/Kota. Dengan kewenangan yang begitu besar  akan mendorong tumbuh dan berkembangnya sifat-sifat kemandirian, kreativitas dan akuntabilitas, baik dalam lingkup jajaran birokrasi publik, institusi politik, maupun rakyat memiliki kedaulatan. Oleh sebab itu  wacana yang terus berkembang serta perdebatan yang sering  terjadi dari sisi aspek kehidupan sudah selayaknya dipahami sebagai proses perbaikan yang dapat menjawab setiap tantangan ke depan di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Bengkulu yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Bengkulu

Dari berbagai proses perubahan tersebut berdasarkan pengamatan  terdapat dampak Posisitif dan Negatif  dari Penataan Organisasi tersebut  sebagai berikut :

1.   Dampak Positif

Dampak positif  yaitu hal-hal yang dianggap dan dipandang sangat menguntungkan di dalam melakukan penataan organisasi pemerintah daerah, struktur organisasi berkembang, eselonisasi meningkat, pimpinan lebih dikenal, penunjukan pejabat lebih selektif dan kinerja organisasi lebih meningkat.

Kinerja organisasi yang dimaksud diukur dari kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Semakin baik kualitas layanan yang diberikan, maka semakin baik pula kinerja organisasi yang bersangkutan. Dalam hal ini pembentukan kelembagaan yang dimaksud adalah restrukturisasi dari lembaga lama menjadi lembaga baru yang diharapkan dapat memberikan kinerja yang lebih baik.

 

2.  Dampak Negatif

Dampak negatif yaitu hal-hal yang dianggap dan dipandang merugikan  karena banyak yang akan  kehilangan jabatan dan mantan  pejabat merasa tidak ada kejelasan tentang apakah nantinya akan  memperoleh jabatan kembali atau sebaliknya.

Setiap kebijakan pasti mempunyai dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dalam hal ini dampak negatif tersebut tidak dapat dihilangkan sama sekali, yang dapat dilakukan hanyalah berusaha menekan sekecil mungkin dampak negatif yang akan timbul.

 

B.   Perumusan Masalah

Sehubungan permasalahan yang dirasakan tentang Pembentukan   Dinas    Energi   dan   Sumber   Daya   Mineral   di  Propinsi  Bengkulu  di

rumuskan  permasalahannya :

“Bagaimana Proses Pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Bengkulu ditinjau dari proses decision making,  administrasi dan pengembangannya?”

NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG (Studi Kasus Di Kabupaten Tabanan)


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1  Latar Belakang

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, telah banyak terjadi perubahan dalam tatanan pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan yang sebelumnya begitu sentralistik, secara perlahan mulai menuju ke arah yang lebih desentralistik. Satu persatu kewenangan pemerintah pusat ditanggalkan dan harus direlakan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Satu hal yang paling berubah secara signifikan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini adalah mengenai pemilihan kepala daerah. Agenda reformasi digulirkan dengan tujuan mewujudkan iklim yang lebih demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Selama ini yang terjadi adalah kedaulatan seakan-akan berada di tangan partai politik. Satu-satunya hak politik yang dimiliki oleh rakyat adalah pada saat memilih orang yang akan mewakili mereka di Dewan Perwakilan Rakyat, baik pusat maupun daerah, melalui  Pemilihan Umum. Bahkan yang dipilih rakyat itu hanya gambar, bukan langsung orang yang mereka percayai. Sesudah itu sudah. Kedaulatan beralih kepada mereka yang menyebut dirinya wakil rakyat yang pada kenyataanya justru lebih sering mengutamakan kepentingan pribadi dan partai daripada memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilih mereka. Oleh sebab itu untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sistem pemilihan kepala daerah diubah menjadi pemilihan secara langsung.

Pemilihan secara langsung bukanlah hal yang baru bagi rakyat Indonesia, karena sebelumnya telah dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung juga. Namun pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hal yang berbeda, mengingat besarnya kewenangan daerah sejak bergulirnya otonomi daerah. Kepala daerahlah yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dengan kata lain masyarakat lebih banyak berharap kepada kepala daerah dalam memperbaiki kondisi yang telah ada.

Agar pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat, dibutuhkan sistem, prosedur dan perangkat yang tepat. Keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari peranan aparat pelaksananya, yaitu KPUD beserta jajarannya, mulai dari Sekretariat, Panwas, PPK sampai pada PPS. Aparat yang profesional, kompeten dan netral akan dapat mewujudkan pemilihan kepala daerah secara jujur dan adil.

Namun menjelang pelaksanaan Pilkada netralitas aparat PNS justru banyak dipertanyakan. Hal itu bisa dimaklumi mengingat sejarah birokrasi Indonesia yang selama lebih dari 32 tahun dijadikan tunggangan politik oleh golongan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Pada satu sisi, Pegawai Negeri Sipil adalah aparat pemerintah yang dituntut untuk bersikap netral dalam pelaksanaan tugasnya, sedangkan di sisi lain mereka juga anggota masyarakat yang memiliki kepentingan-kepentingan politis maupun ekonomis tersendiri menyangkut siapa yang akan terpilih. Seringkali terjadi kepentingan-kepentingan tersebut lebih dominan sehingga apa yang diharapkan sebagai pemilihan yang jujur dan adil bisa terancam.

Berbagai kepentingan yang berperan dalam mengancam netralitas aparat, terutama yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, bukanlah hal yang baru. Netralitas Pegawai Negeri telah mengalami distorsi sejak pertengahan pemerintahan  Orde Lama. Pada masa itu tiga aliran politik yaitu nasionalis (PNI), agama (Masyumi) dan komunis (PKI) berlomba-lomba menanamkan pengaruhnya terhadap aparat birokrasi dan menggunakan para pejabat birokrasi sebagai building block organisasi mereka. Ketiga partai besar ini memiliki massa pengaruh dan massa pendukung di setiap departemen, atau  bahkan mendominasi suatu departemen. Sebagai contoh PNI, partai ini memiliki organisasi massa yang berafiliasi secara politis kepada PNI hampir di setiap instansi pemerintah atau dengan kata lain PNI menjadi kekuatan yang besar karena didukung oleh birokrasi. Demikian juga dengan PKI. PKI bahkan memiliki sekitar 111 organisasi massa termasuk pada instansi pemerintah seperti Serikat Buruh Kementerian Pertahanan, Serikat Buruh Departemen Perburuhan, Persatuan Guru Non Vak Central dan Serikat Sekerja Pegawai Negeri. Hal tersebut mencerminkan betapa besarnya intervensi kepentingan politik dalam kehidupan birokrasi kita pada saat itu. Belum lagi adanya fakta bahwa terdapat tidak kurang dari 9000 orang PNS yang menjadi korban atau akses G 30 S PKI karena diduga terlibat dalam gerakan tersebut atau bahkan sekedar dugaan yang bersangkutan terdaftar menjadi anggota PKI (Sutrisno, 2001: 2). 

Pada masa Orde Baru malah semakin parah. Pegawai Negeri dijadikan sebagai alat untuk memenangkan partai politik tertentu melalui pemberlakuan monoloyalitas terhadap atasan, yaitu pemerintah yang berkuasa dan disertai kewajiban untuk memenangkan partai yang dominan pada saat itu. Pada awalnya pemerintahan Orde Baru berupaya membangun birokrasi melalui depolitisasi atau departisasi birokrasi dengan harapan posisi PNS akan netral dari kepentingan politik sehingga memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 12 Tahun 1968 yang antara lain berisi suatu perintah kepada pegawai departemen untuk loyal hanya kepada negara dan bangsa, dan dilarang menjadi anggota partai politik. Dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970 yang mengharuskan seluruh Pegawai Negeri masuk dalam Korp Karyawan Departemen Dalam Negeri (Kokarmendagri) serta dilarang mengikuti kegiatan partai politik. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1971 dibentuklah KORPRI sebagai satu-satunya wadah pembinaan bagi PNS di luar kedinasan. Namun pada perkembangannya KORPRI kemudian menjadi kendaraan politik dan secara transparan berafiliasi kepada kekuatan politik tertentu (Sutrisno, 2001: 3).

Di era reformasi, netralitas Pegawai Negeri masih merupakan tanda tanya. Ada berbagai peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum netralitas Pegawai Negeri Sipil, diantaranya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya PP 5/1999 dan diganti dengan PP 12/1999, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/18.1/M.PAN/5/2004, Surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor K.26-17/V.19-14/99 perihal PNS Yang Menjadi Anggota Partai Politik, Surat Ketua KPU Nomor 1077/15/VI/2004, dan juga sikap ketiga dari 6 Sikap Keputusan Musyawarah Nasional ke-5 Korpri yang merupakan satu-satunya organisasi PNS di luar kedinasan, menyatakan “PNS tidak melibatkan diri dalam kegiatan parpol”. Namun tetap saja dalam Pemilu 2004 banyak dijumpai kasus dimana oknum Pegawai Negeri Sipil menjadi tim sukses partai tertentu seperti yang terjadi di Subang (Pikiran Rakyat, 17/6/05). Demikian juga dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang untuk pertama kalinya dilakukan pada bulan Juni 2005 yang lalu.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam politik diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 1999. Menurut PP Nomor 12 Tahun 1999, PNS yang menjadi anggota/pengurus parpol diberhentikan dari jabatan negeri dan diberikan uang tunggu sebesar gaji pokok terakhir selama setahun. Jika dalam tempo tiga bulan ia tak melaporkan diri, ia akan dipecat. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/18.1/M.PAN/5/2004 mengatur tentang sanksi bagi Pegawai Negeri sipil yang terlibat dalam Kampanye Pemilu 2004.

Melihat sejarah birokrasi Indonesia, netralitas birokrasi yang tidak terpengaruh kekuatan politik belum pernah terwujud. Padahal untuk melahirkan tatanan kepemerintahan yang demokratis diperlukan birokrasi pemerintah yang netral dari kepentingan partai atau kekuatan politik. Jika birokrasi pemerintah dibuat netral, maka rakyat secara keseluruhan akan bisa dilayani oleh birokrasi pemerintah, karena birokrasi tidak mengutamakan dan memihak kepada salah satu kepentingan kelompok rakyat tertentu. Pemihakan kepada kepentingan seluruh rakyat ini sama dengan melaksanakan demokrasi. Sedangkan keberpihakan birokrasi terhadap salah satu kekuatan partai politik yang sedang memerintah cenderung akan memberikan peluang terhadap suburnya penyelewengan-penyelewengan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejak awal pelaksanaannya, pemilihan umum selalu diwarnai rekayasa, money politics, kebohongan publik, dan berbagai kecurangan lainnya akibat intervensi kepentingan-kepentingan politik terhadap birokrasi.  Di berbagai daerah banyak terjadi pegawai negeri sipil dijadikan sebagai alat untuk memenangkan pemilu seperti kasus pengerahan Kepala Desa dan PNS oleh Tim Kampanye Mega-Hasyim di Tabanan Bali (Bali Post, 11/6/05) Tidak terkecuali dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, terutama apabila salah satu kandidatnya adalah kepala daerah periode sebelumnya. Para pegawai negeri sipil dihadapkan pada dilema antara netralitas dan loyalitas terhadap atasan.

              Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”.  Dalam hal ini penulis mengambil studi kasus di Kabupaten Tabanan.        Kabupaten Tabanan merupakan salah satu dari 173 daerah di Indonesia yang mengadakan pemilihan kepala daerah secara langsung untuk pertama kalinya pada tahun 2005, yaitu pada tanggal 24 Juni 2005. Di propinsi Bali sendiri, pada tanggal yang sama ada 5 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah.  Adapun alasan mengapa penulis mengambil studi kasus di Kabupaten Tabanan adalah  karena dalam pemilihan kepala daerah tersebut dimenangkan oleh incumbent.  Hal ini mengundang asumsi kemenangan tersebut salah satunya disebabkan intervensi politiknya terhadap aparat PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, seperti yang diberitakan dalam beberapa koran lokal. Selain itu, Tabanan juga sering mendapat sorotan dari media karena rawan konflik yang bernuansa politis.

 

1.2  Kontribusi Penelitian

              Selama ini telah banyak dilakukan penelitian yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) tapi hampir semuanya meneliti proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan sistem perwakilan. Hanifah (2005) meneliti tentang Proses Pemilihan Kepala Daerah Propinsi Bengkulu Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam penelitian tersebut Hanifah meneliti proses pemilihan kepala daerah Propinsi Bengkulu melalui pendekatan yuridis normatif. Pemilihan kepala daerah tersebut dilaksanakan pada masa transisi antara berakhirnya orde baru dan awal era reformasi, antara dicabutnya UU Nomor 5 tahun 1974 dan berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999 sehingga timbul permasalahan undang-undang mana yang akan dipergunakan sebagai peraturan pelaksana. Dan sebagai pemecahan hambatan yuridis, DPRD menggunakan UU nomor 5 tahun 1974.

              Abidin (2004) melihat pelaksanaan pemilihan kepala daerah dari dimensi hukum. Dalam penelitiannya yang berjudul Proses Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Demokratisasi di Kabupaten Klaten, Abidin menyoroti polemik yang terjadi terkait dengan adanya salah satu pasal dari tata tertib pilkada yang menyalahi Undang-undang yang ditetapkan. Sehingga tata tertib Pilkada yang ditetapkan oleh DPRD tersebut dinilai cacat hukum. Hasil pilkada menjadi bermasalah ketika putusan Mahkamah Agung mengabulkan pembatalan tata tertib Pilkada. Akibatnya produk yang dikeluarkan DPRD termasuk bupati terpilih gugur dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Peneliti berpendapat proses pilkada belum sepenuhnya demokratis dan cacat secara hukum.

              Sementara itu, Putranti (2005) dalam penelitiannya mengenai Proses Pemilihan Kepala Daerah Di Bawah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mendeskripsikan bagaimana proses Pilkada di Kabupaten Karanganyar setelah berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999. Fungsi rekrutmen dilaksanakan dengan mekanisme tertutup dan kurang transparan sehingga aspirasi masyarakat tidak terakomodir. Pada saat masyarakat menemukan adanya money politic dalam pelaksanaan Pilkada, DPRD kemudian membatalkan hasil Pilkada. Namun meski begitu pemerintah pusat tetap melantik bupati dan wakil bupati melalui gubernur atas nama Mendagri. Hal ini tentu saja menimbulkan polemik.

              Subagyo (2005) juga mengadakan penelitian mengenai Proses Pemilihan Kepala Daerah Dengan Diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999. Hanya saja Subagyo dalam penelitiannya menggunakan metode analisis isi  terhadap koran Kompas, Surya, Teropong, Bhirawa dan Radar Madura bulan januari sampai dengan April 2003. Subagyo menggambarkan proses pemilihan kepala daerah berdasarkan pemberitaan pers di era kebebasan pers sebagai salah satu alat kontrol sosial.

                Alam (2005) meneliti tentang Konflik Elit dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan mengambil studi kasus proses pemilihan kepala daerah di Karanganyar pada masa jabatan 2003-2008. Dalam penelitiannya Alam menjelaskan konflik elit yang terjadi dalam rekrutmen kepala daerah Kabupaten Karanganyar yang dimulai dari adanya konflik internal dalam Rakercabsus DPC PDIP. Konflik tersebut menciptakan friksi yang mengakibatkan tidak solidnya kekuatan fraksi PDIP di DPRD. Fraksi PDIP merupakan mayoritas dengan keanggotaan melebihi separuh anggota DPRD, namun calon dari PDIP justru kalah dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan sehingga ada upaya untuk menghambat bupati terpilih dengan menggulirkan isu money politic. Akibatnya terjadi konflik yang penyelesaiannya tarik ulur antar DPRD dengan Mendagri. Mendagri tetap melantik bupati walaupun DPRD minta diadakan pemilihan ulang.

              Satu-satunya penelitian mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung dilakukan oleh Ritan (2005) dengan judul Netralitas Birokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ritan mengambil studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT. Dalam penelitiannya dijelaskan netral tidaknya birokrasi di Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta faktor-faktor apa yang menyebabkan sulitnya birokrasi untuk bersikap netral. Ritan melihat netralitas birokrasi dari integritas, komitmen, keseriusan, kompetensi dan profesionalisme birokrasi. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya birokrasi bersikap netral adalah karena adanya intervensi partai politik, jabatan atau kedudukan, politik balas jasa, dan keuntungan.

              Penelitian mengenai netralitas birokrasi juga dilakukan oleh Dagang (2005). Dalam penelitiannya yang berjudul Netralitas Birokrasi Pemerintah  (Studi Tentang Pengaruh Etnisitas dalam Birokrasi Pemerintah di Kota Kupang), Dagang mendiskripsikan netralitas birokrasi pemerintah di masa reformasi dimana kendala dalam mewujudkan netralitas tersebut karena adanya pengaruh etnisitas dalam birokrasi pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi netralitas adalah pola rekrutmen pegawai, pola penempatan pejabat dan kajian konflik etnisitas dalam penempatan jabatan birokrasi pemerintah.

 

1.3   Perumusan Masalah

              Sehubungan dengan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Kabupaten Tabanan, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Kabupaten Tabanan pada tanggal 24 Juni 2005?

2.  Cara-cara apa saja yang dilakukan oleh para kandidat untuk memobilisasi dukungan?

 

ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PEMBELIAN MESIN CETAK JARAK JAUH (Studi Kasus di PT Kedaulatan Rakyat Yogyakarta)

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.  Pengantar

Pada perekonomian sekarang ini, investasi yang tidak begitu terpengaruh langsung oleh kondisi moneter yang terpuruk adalah usaha persuratkabaran. Bahkan terdapat kecenderungan bahwa permintaan jumlah surat kabar yang terbit semakin bertambah karena meningkatnya kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang up to date tentang perkembangan nasional dan internasional yang terjadi. Di samping itu surat kabar merupakan sarana hiburan yang memuat tulisan-tulisan yang segar dalam kolom surat kabar yang bisa dinikmati siapa saja dengan biaya yang relatif murah.

PT Kedaulatan Rakyat merupakan salah satu perusahaan persuratkabaran yang terbit di Yogyakarta. Adanya peningkatan permintaan terhadap jumlah surat kabar juga terjadi pada surat kabar Kedaulatan Rakyat. Dalam hal ini PT Kedaulatan Rakyat bahkan menjadi salah satu perusahaan persuratkabaran dengan jaringan pemasaran terluas meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya.

Sejalan dengan adanya situasi dan kondisi yang menunjang terciptanya iklim pemasaran surat kabar yang baik dirasakan perlu untuk melakukan investasi baru yang berupa pembelian alat bantu di bidang produksi surat kabar. Dalam hal ini alat bantu yang dimaksud adalah mesin cetak ukuran kecil dengan teknologi dapat mencetak dari jarak jauh. Hal ini dimungkinkan dengan adanya sistem teknologi komputer yang canggih, sehingga pencetakan jarak jauh dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Dengan adanya pencetakan dari jarak jauh ini maka diharapkan surat kabar Kedaulatan Rakyat dapat rutin terbit setiap hari di luar Pulau Jawa.

Sekarang ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah investasi yang berupa pembelian mesin cetak baru dengan teknologi cetak jarak jauh memang tepat untuk dilakukan perusahaan, mengingat biaya yang diperlukan untuk membeli mesin cetak tersebut tidak sedikit. Untuk itu Penulis merasa tertarik untuk mengadakan analisis mengenai kelayakan invetasi pembelian mesin cetak baru tersebut dengan judul yang diajukan adalah Analisis Kelayakan Investasi Pembelian Mesin Cetak Jarak Jauh (Studi Kasus di PT Kedaulatan Rakyat Yogyakarta).

 

B.   Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah yang timbul adalah layakkah investasi pembelian mesin cetak jarak jauh itu dilaksanakan?

 

C.   Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah :

  1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi pada Program Magister Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
  2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan dalam satu proyek yang dapat diterapkan di lapangan.

 

D.  Ruang Lingkup Makalah

Ruang lingkup makalah ini adalah perencanaan proyek investasi mesin cetak yang terdiri dari :

  1. Uraian tentang kegiatan yang terkait dengan proyek.
  2. Dana yang dibutuhkan untuk membangun proyek.
  3. Studi kelayakan proyek.

Halaman

Blog Stats

  • 135,747 hits

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.